Pemprov

Bali – Dalam rangka memberikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder jasa konstruksi dalam upaya pembangunan infrastruktur di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menggelar ajang Penghargaan Jasa Konstruksi Tahun 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin (19/12/2022).

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para stakeholder jasa konstruksi yang telah konsisten dan berkelanjutan memberikan kontribusi dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur. “Semoga penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi pihak-pihak lain untuk bersama membangun dunia jasa konstruksi Indonesia yang berkualitas,” kata Dirjen Yudha.

Penghargaan yang diberikan terdiri atas beberapa kategori, antara lain penghargaan Organisasi Perangkat Daerah Sub Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Terbaik, Organisasi Perangkat Daerah Sub Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terbaik Kategori Kinerja Mendukung Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, PPK Terbaik Kategori Kinerja Penerapan Teknologi Building Information Modelling (BIM).

Kemudian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Terbaik Kategori Kinerja Proyek dan Kinerja Manajemen Perusahaan, BUJK Terbaik Kategori Input Data ke Aplikasi SIMPAN, Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Pokja Pelaksana Paket Pekerjaan dalam rangka G20, Unit Kerja Terbaik Dalam Penerapan Manajemen Risiko, BUJK Terbaik Dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), serta Pokja Pemilihan Pelaksana Paket Pekerjaan dalam rangka Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN).

Dirjen Yudha mengingatkan bahwa pemberian penghargaan ini bukan hanya semata-mata bersifat seremonial saja, namun diharapkan terjadi peningkatan kesadaran budaya berkeselamatan konstruksi di antara pengguna jasa, kontraktor, dan konsultan melalui penerapan SMKK.

“Dunia jasa konstuksi agar senantiasa mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai bentuk nyata keberpihakan pada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional. Ini seusai dengan amanat Presiden bahwa TKDN menjadi prioritas, di mana Kementerian PUPR menargetkan 80% TKDN pada total belanja modal,” ujarnya.

Selanjutnya peningkatan penggunaan teknologi informasi seperti teknologi BIM dan aplikasi SIMPAN untuk mempermudah para stakeholder dalam pelaksanaan pekerjaan, proses perizinan berusaha jasa konstruksi, serta pelaksanaan tender yang lebih efektif dan efisien. Terakhir, penataan ekosistem pengadaan barang jasa yang bebas korupsi, suap, dan gratifikasi melalui pelaksanaan SMAP, penerapan manajemen risiko, serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas pokja pada unit pelaksana teknis yang melaksanakan pemilihan jasa konstruksi.

“Hal-hal tersebut akan dapat diwujudkan melalui kehadiran peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi secara terus menerus,” tutup Dirjen Yudha. (*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

SEMARANG – Sebanyak 21 SKPD Pemprov Jateng terima penghargaan sebagai badan publik kategori Informatif dari Komisi Informasi Jateng.
Penerimaan penghargaan dilakukan pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 Komisi Informasi Jawa Tengah, di Patra Convention Hotel, Jumat (16/12/2022) malam.
Ketua Komisi Informasi Jateng Sosiawan mengatakan, penerima penghargaan kategori Informatif Kelompok SKPD Provinsi yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Badan Kesbangspol Provinsi Jateng, BPSDMD Provinsi Jateng, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jateng, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jateng, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jateng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jateng, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
“Selanjutnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jateng, Dinas Perhubungan Jateng, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jateng, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jateng, Dinas Sosial Provinsi Jateng, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jateng, Dispermasdukcapil Provinsi Jateng, DP3AKB Provinsi Jateng, Inspektorat Provinsi Jateng, Sekretariat Daerah Provinsi Jateng, dan Sekretariat Dewan Provinsi Jateng,” jelasnya.
Adapun, penerima penghargaan Kategori RSUD Provinsi Informatif, yaitu RSJD Dr Amino Gondohutomo Provinsi Jateng, RSJD Dr Arif Zainuddin Surakarta Provinsi Jateng, RSJD Dr RM Soedjarwadi Provinsi Jateng, RSUD Dr Moewardi Provinsi Jateng, RSUD Dr Margono Soekarjo Provinsi Jateng, dan RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah.
Penerima penghargaan kategori Informatif kelompok Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pemkab Banyumas, Pemkab Demak, Pemkab Karanganyar, Pemkab Sukoharjo, Pemkab Wonogiri, Pemkab Wonosobo, Pemkot Pekalongan, Pemkot Semarang, Pemkot Surakarta, dan Pemkot Tegal.
Penerima penghargaan kategori Informatif kelompok RSUD Kabupaten/Kota adalah RSUD Bendan Kota Pekalongan, RSUD Dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, RSUD KRMT Wongso Negoro Kota Semarang, RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, RSUD Soeselo Kabupaten Tegal.
Penerima penghargaan kelompok RSUD kabupaten/kota Menuju Informatif yaitu RSUD Dr Loekmono Hadi Kudus, RSUD Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo.
Sedangkan, penerima penghargaan kelompok SKPD Provinsi kategori Menuju Informatif yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jateng, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jateng, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jateng, Badan Penghubung Provinsi Jateng, Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jateng, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jateng.
Penerima penghargaan Kelompok RSUD Provinsi kategori Menuju Informatif yaitu RSUD Kelet Provinsi Jateng. Penerima penghargaan kelompok RSUP Pusat kategori Menuju Informatif yaitu RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro, dan RSUP Dr Kariadi.
Penerima penghargaan kelompok Pemerintah Kabupaten/Kota Menuju Informatif yaitu Pemkab Brebes, Pemkab Batang, Pemkab Blora, Pemkab Kebumen, Pemkab Klaten, Pemkab Kudus, Pemkab Rembang, Pemkab Tegal, Pemkab Temanggung, Pemkot Magelang, dan Pemkot Salatiga.
“Ini memang malam puncak penganugerahan keterbukaan informasi publik, setelah melewati tahapan-tahapan,” ujar Sosiawan.
Diterangkan, sebelum menetapkan penerima penghargaan, pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh badan publik. Dari hasil itu, akhirnya keluarlah hasil badan publik tersebut masuk menjadi informatif, maupun menuju informatif, yang mendapat penghargaan.
Dalam kesempatan penganugerahan itu, juga tidak ada pemeringkatan. Karena dasarnya yang dievaluasi hanya ada pada kualifikasinya. Apakah badan publik itu informatif hingga menuju informatif.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, kegiatan itu lebih menekankan pada upaya nyata perwujudan reformasi birokrasi yang semakin baik, di lingkungan masing-masing Badan Publik di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri 35 Pemerintah Kabupaten/Kota, 34 SKPD Provinsi Jawa Tengah, 11 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) di wilayah Provinsi Jawa Tengah, serta 35 RSUD kabupaten/ kota di Jawa Tengah.
“Perwujudan reformasi birokrasi dimaksud, antara lain dalam hal membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional dan cara sederhana, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Gus Yasin, sapaannya saat membacakan sambutan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)

PATI – Gubernur Ganjar Pranowo meminta masyarakat bersabar karena pengerjaan Jembatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak bisa dipercepat. Berbeda dengan Jembatan Wonokerto Demak yang bisa mulai digunakan 15 Desember 2022, Jembatan Juwana diperkirakan baru akan selesai pada Idul Fitri 2023.

Hal itu diungkapkan Gubernur usai meninjau langsung progres pekerjaan Jembatan Juwana, Rabu (7/12). Saat itu perwakilan PT Bukaka melaporkan, jembatan tersebut baru bisa selesai pada Idul Fitri 2023.

“Ini tidak bisa waktu pendek, agak beda dengan menangani jembatan Wonokerto,” kata Gubernur didampingi Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya Hanung Triyono.

Turut dijelaskan, perbedaan besar antara Jembatan Wonokerto dan Jembatan Juwana adalah pada pengerjaan pondasi. Jembatan Wonokerto pondasinya sudah selesai dan tinggal menyisakan pengecoran, sedangkan Jembatan Juwana pondasinya belum selesai.

“Kalau ini masih agak panjang, kira-kira masih lebaran tahun depan. Tugas kita sekarang bagaimana mengatur lalu lintas agar bisa lancar dan sudah ada (alternatif),” katanya.

Gubernur berpendapat, kepadatan lalu lintas yang terjadi karena banyak persimpangan di sekitar jalur alternatif. Guna mengatasinya, ia mengusulkan kepolisian setempat menambah personilnya di lapangan.

“Ini ide saya, ditaruh orang, jadi kalau nggak cepat, disurung (didorong) biar lebih cepat,” ujarnya.

Gubernur juga meminta komitmen semua pihak agar jalan yang akan dijadikan alternatif diperbaiki. Selain itu marka penunjuk arah jalan alternatif juga dibuat sejelas mungkin. “Sehingga masyarakat akan bisa memahami situasi ini dan kemudian mengetahui jalur alternatifnya. Itu saja sebenarnya.”

Meski pihak kontraktor memperkirakan lebaran tahun depan baru selesai, Gubernur tetap berupaya mencari cara untuk mempercepat penyelesaian Jembatan Juwana. Kemungkinan langkah yang dilakukan adalah dengan menambah jumlah pekerja.

“Kita musti menghitung betul, karena perlu dirinci satu-satu. Istilahnya minimal ada orang yang bantu ngendurin sekrup dulu, biar setelah itu bukanya gampang,” ujarnya menjelaskan.

Sebagai informasi, pembangunan ulang Jembatan Juwana dilakukan akibat kebakaran yang dialami jembatan ini pada bulan Mei lalu. Imbasnya kondisi jembatan yang telah berusia 50 tahun lebih itu melengkung dan ditutup demi keamanan pengendara.

Pembangunan jembatan Juwana direncanakam dimulai pada Juni 2022, tetapi tertunda karena belum ada jalur alternatif. Pengerjaan baru pada Juli 2022 yang dimulai dari jembatan sebelah utara.

DEMAK – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau persiapan infrastruktur pendukung jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Salah satunya kesiapan Tol Semarang-Demak Seksi II yang belum lama ini telah diuji laik fungsi (ULF).

Pengecekan dilakukan di sela kunjungan kerja dari rumah dinas di Semarang menuju Kabupaten Pati, Rabu (7/12). Kedatangannya disambut Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya, Hanung Triyono dan perwakilan Dinas Perhubungan. “Saya mau ke Pati, jadi karena kemarin kita tutup lagi untuk membereskan di seksi II saya memantau arus lalu lintasnya,” ujar Gubernur.

Sepanjang perjalanan dari arah Semarang, ia melihat lalu lintas ramai lancar. Tidak ada kemacetan berarti seperti pada beberapa pekan lalu. “Ternyata jembatan Wonokerto dibuka cukup membantu,” ungkapnya.

Guna dilakukan finishing pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi II, saat ini jalur ini kembali ditutup. Gubernur menerangkan, beberapa sarana prasarana pendukung akan dirampungkan sebelum 15 Desember mendatang.

“Sekarang arus lalu lintasnya sudah jalan sudah bagus, kita perbaiki lagi di sini untuk dibereskan. Jadi pemberesannya PJU, lampu tambahan, CCTV yang kurang dan tes loading (kapasitas beban). Mudah-mudahan tanggal 15 sudah bisa dibuka kembali sehingga Nataru sudah siap. Mudah-mudahan nanti finishing-nya bisa lebih bagus,” tandasnya.

Pantauan di lapangan, tampak para pekerja melakukan pemberesan di sepanjang Tol Semarang-Demak Seksi II. Gate exit Tol Demak juga tampak lebih meriah dengan penambahan ikon Demak di bagian atasnya.

Terkait keluhan sebagian warga yang mengaku belum mendapatkan Uang Ganti Rugi pengerjaan Tol Semarang-Demak Seksi II, Gubernur memastikan pihaknya akan membantu melakukan advokasi.

“Yang merasa tanahnya belum dibayar, laporan ke saya. Saya minta datanya prosesnya seperti apa, kita advokasi, kita bantu,” kata Gubernur usai mengecek Tol Semarang-Demak Seksi II, Rabu (7/12).

Di sisi lain, Gubernur juga memberi perhatian pada pelaksanaan Tol Semarang-Demak Seksi 1. Pengerjaan proyek ini terlambat hingga setahun akibat gugatan warga terkait ganti rugi untuk tanah musnah.

“Maka kementerian ATR/BPN yang kita minta untuk take a lead untuk menentukan tanah ini musnah atau tidak. Kalau tanah itu tidak musnah, kita akan mengganti rugi sesuai ketentuan,” katanya.

Pada tanah kategori musnah, Gubernur mendorong adanya dialog tentang upaya uang kerohiman bagi pemilik tanah musnah dengan sebaik-baiknya. “Biasanya dari pengalaman saya dalam soal pembebasan seperti ini, hanya butuh negosiasi berapa,” pungkasnya.

SALATIGA – Instruksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar pembangunan jalan menggunakan aspal Buton murni di wilayahnya, telah diterapkan di sejumlah ruas jalan. Salah satunya, ruas jalan Salatiga-Ngablak.

Sub Koordinator I Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jateng, Api Diana Prasetyaji mengatakan, pihaknya menangani delapan ruas jalan, yaitu Salatiga-Ngablak, Sruwen-Karanggede, Ambarawa-Bandungan, Lemahabang-Kaloran, Ungaran-Cangkiran, Brigjen Sudiarto Semarang, Semarang-Godong, dan Salatiga-Kedungjati. Untuk ruas jalan provinsi, perawatannya menggunakan aspal Buton.

“Ini di wilayah ruas Salatiga-Ngablak. Di sini sampai Kopeng merupakan ruas jalan provinsi. Hampir semua sudah pakai aspal Buton, terutama kondisi curah hujan tinggi,” kata Api saat memantau pengerjaan penambalan lubang, Senin (21/11/2022).

Pengguna jalan, Sumaji, mengatakan senang melintasi jalan Salatiga-Kopeng, karena kondisinya bagus.

“Sini kalau ada lubang, sebentar sebentar diperbaiki. Jarang ada jalan lubang,” kata dia.

Pengguna jalan lain, Eka warga Salatiga, kondisi aspal jalan di Salatiga amat bagus. Dia seringkali melintasi jalan Salatiga-Kopeng, tidak didapati jalan yang bergelombang.

“Aspal ini bagus. Tidak bergelombang. Biasanya aspal kan jelek cenderung bergelombang,” kata Eka.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Hanung Triyono mengatakan, pihaknya telah memakai aspal Buton sejak 2015 hingga saat ini. Pada 2015 itu, proses percobaan dilakukan di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah, dan jalan provinsi di Jalan Letjen S Parman Purbalingga.

“Jadi dari 2015 itu kita mencoba untuk mengoptimalkan ini dengan baik. Hingga terbit Surat Edaran Gubernur Jateng No 000/4443 tanggal 28 September 2022, tentang Pengunaan Aspal Buton dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Jateng. Kita akan memanfaatkan sebesar-besarnya aspal Buton ini untuk pembangunan jalan dan selaras dengan amanat Bapak Presiden,” kata Hanung, saat ditemui di kantornya, Senin (21/11/2022).

Ditambahkan, sejak era Gubernur Ganjar, peningkatan pemakaian aspal Buton digencarkan. Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan penggunaan aspal Buton sejak 2015, kemudian dilanjutkan pada kegiatan rehabilitasi jalan provinsi pada 2015-2016. Kemudian, pada 2017-2020 aspal Buton, dalam hal ini Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA), digunakan untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan di jalan provinsi sepanjang 2.404,741 kilometer.

Pada 2021, penggunaan aspal Buton murni juga digunakan pada kegiatan peningkatan jalan dengan realisasi volume aspal Buton sejumlah 631,95 ton. Penggunaan aspal Buton murni naik pada 2022 menjadi 2.180,84 ton, dan rencananya kebutuhan aspal tersebut bertambah pada 2023.

“Jadi makin lama makin meningkat. Bahkan instruksi dari Gubernur akan digunakan di paket-paket yang menggunakan bankeu Provinsi,” ujarnya.

Kelebihan aspal Buton, kata dia, selain produk dalam negeri, juga memiliki kepadatan bagus. Menurut data dari laboratorium, aspal Buton mempunyai ketahanan yang lebih baik dari aspal biasa. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)

SEMARANG – Pengelolaan satu data di Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Komisi I DPR RI. Salah satu yang diapresiasi adalah Pergub Jateng No. 6 tahun 2022 dan Portal Data serta keberadaan Jateng-CSIRT.

Apresiasi tersebut diungkapkan Ketua Tim Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari usai audiensi bareng Gubernur Ganjar Pranowo di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (8/11). Dari berbagai kunker ke daerah lain, Kharis mengakui Jateng lebih maju perihal satu data ini.

“Jawa Tengah ternyata udah maju banget, terus terang kami ke beberapa daerah belum semaju Jawa Tengah,” kata anggota dewan dari Fraksi PKS itu.

Kharis juga mengapresiasi fakta bahwa Jateng sering menjadi rujukan bagi provinsi lain. Inisiatif l yang dilakukan Jawa Tengah, kata Kharis, bisa jadi acuan Panitia Kerja mematangkan pelaksanaan UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP

“Mudah-mudahan nanti secara nasional kita bisa mencontoh pengelolaan data untuk antisipasi kebocoran sesuai yang dilakukan Jawa Tengah. (Provinsi percontohan ya?) mudah-mudahan,” tandasnya.

Adapun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut upaya Komisi I DPR RI untuk mematangkan pelaksanaan UU PDP ini patut diapresiasi dan didukung. Sebab faktanya saat ini, kebocoran data jadi salah satu hal yang harus dijaga.

“Tadi Pak Kharis beliau sampaikan tidak semudah yang dibayangkan pada saat rapat kerja, saat-saat RDP. Ada teknis-teknis yang memang mesti dilaksanakan,” katanya.

Mantan anggota DPR RI itu menyebut, beberapa pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan adalah menentukan siapa pengelola satu data Indonesia. Apakah itu Bappenas atau institusi lainnya.

“Itu penting untuk kita nanti berkontribusi kepada siapa. Lalu dari supporting system yang ada di daerah kami memang harus menginisiasi,” ujarnya.

Ganjar menyatakan saat ini sistem satu data di Jateng belum sempurna. Sistam hingga sumber daya manusianya terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih baik lagi.

“Iprovement itu lah yang kita pakai untuk membangun sistem yang jauh lebih baik,” tegasnya.

Selain itu, Ganjar juga memberi masukan agar DPR RI lebih masif dalam mengedukasi dan sosialisasi pada masyarakat. Kaitannya dengan proses integrasi data yang sedang dilakukan, sehingga masyarakat harus lebih hati-hati.

“Jangan angel-angel sosialisasinya, yang frekuensinya sama dengan kelompok sasaran yang kita mau. Kalau semua orang bisa mengakses data, punya data, ya kalau mau sharing sekarang hati-hati, karena datamu sekarang mulai diintegrasikan,” tandasnya.