Pemprov

BOYOLALI – Jembatan Kali Kenteng yang menjadi ikon ruas jalan tol Salatiga-Kartasura telah siap beroperasi pada 20 Desember mendatang. Jembatan sepanjang 495 meter itu telah diuji kelaikannya. Fakta itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono KS MP saat meninjau KM 467.400 jalan tol Semarang-Solo ruas Salatiga-Kartasura bersama sejumlah pejabat terkait, Selasa (18/12/2018).

“Kali Kenteng sudah oke. Jembatan secara teknis sudah siap, sudah uji kelayakan dan siap untuk operasional,” terangnya kepada awak media.

Sri Puryono menambahkan, Kali Kenteng memiliki elevasi tanjakan empat persen dan telah memenuhi batas wajar dalam persyaratan pembangunan tol.

“Elevasi tanjakannya hanya empat persen. Persyaratan tol itu maksimal lima persen, jadi sudah memenuhi batas wajar dan bisa,” lanjutnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya Jawa Tengah Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si menambahkan, menjelang beroperasinya ruas Salatiga-Kartasura sepanjang 32,6 km pada 20 Desember mendatang, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, seperti pemasangan rambu-rambu.

“Tinggal rambu-rambu saja yang menjadi perhatian. Masih ada perbaikan minor tapi secara keseluruhan main road sudah siap. Laik fungsi sudah selesai tanggal 15, kita tinggal operasional. Kekurangan yang tinggal sedikit akan diselesaikan pada tanggal 20,” tambahnya.

Dari Jembatan Kali Kenteng, Sri Puryono dan rombongan kemudian meninjau rest area sementara tipe B di KM 487.200. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah itu menjelaskan, di rest area tersebut akan ada fasilitas mulai dari toilet hingga komoditas khas Boyolali dan sekitarnya yang dijajakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Saya sudah pesan kepada pihak pengelola, UMKM masuk minimal 30 persen. Kalau Boyolali yang terkenal itu marning. Kalau perlu soto segernya masuk sini dan jangan disamakan dengan standar biaya komersial. Ini perintah Presiden dan Pak Gub sudah wanti-wanti,” pesannya.

Selanjutnya, Sri Puryono dan rombongan meninjau overpass Blondo, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali tepatnya pada KM 492. Pihaknya menjelaskan, overpass tersebut merupakan proyek susulan guna mengakomodir kepentingan warga setempat dan ditarget selesai pada Februari 2019.

“Overpass ini memang susulan bukan rencana awal. Karena ini  mengakomodasi kepentingan masyarakat. Pembangunan fisik sudah dimulai dan InsyaAllah Februari 2019 selesai. Menjelang Februari dari pihak pengembangan menyediakan mobil shuttle untuk mengantar masyarakat (dialihkan) kurang lebih sekitar 150 meter ke Overpass Kranggan. Kalau sudah jadi mereka akan melalui overpass ini.

Setelah meninjau pembangunan infrastruktur jembatan dan tol, Sri Puryono melakukan sidak harga komoditas di Pasar Sunggingan Boyolali. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga komoditas di pasar tersebut relatif stabil. Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah itu mencontohkan, harga daging Rp95 ribu per kilogram, bawang merah Rp27 ribu per kilogram, dan bawang putih Rp24 ribu per kilogram.

“Saya memantau harga beras, cabai, dan telur semuanya relatif stabil. Artinya ini terjangkau dan petani tidak dirugikan. Ke depan kita dorong untuk zonasi pasar dan pastikan kesediaan air. Ini penting,” pungkasnya.
(Arifa/Puji/Humas Jateng)

scatter-hitam

MAGELANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menghidupkan kembali jalur kereta api di beberapa daerah, terutama wilayah tengah dan utara. Bahkan desain reaktivasi jalur moda transportasi massal itu juga sudah disiapkan.

“Desainnya sudah disiapkan, karena Jateng sedang mempersiapkan moda transportasi massal dan saya kira kereta api yang terbaik,” ujar Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP usai menjadi keynote speech pada seminar nasional bertema “Pengembangan Infrastruktur Transportasi sebagai Faktor Pendukung Pembangunan Nasional” di Universitas Tidar, Magelang, Selasa (25/9/2018).

Ia menjelaskan, jalur kerera api buatan Belanda hingga saat ini masih ada meskipun tidak sedikit rel yang hilang. Jalur-jalur kereta api masih mempunyai potensi bagus dan akan ditambah terus melalui kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia agar hasilnya lebih baik.

Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, reaktivasi jalur kereta api di Jateng sudah dilakukan sejak awal kepemimpinannya lima tahun lalu dan hingga kini masih terus berjalan. Saat ini reaktivasi mengarah di wilayah utara dan jalur tengah. Untuk wilayah utara meliputi Semarang-Grobogan-Blora, sedangkan jalur tengah yang akan dihidupkan adalah jalur Purworejo-Magelang-Wonosobo.

“Selain itu, diharapkan beberapa daerah yang mempunyai potensi wilayah akan didorong kereta api wisata, karena ke depan kita butuh transportasi massal,” terangnya.

Terkait anggaran, kata dia, seluruhnya berasal dari pusat, sedangkan Pemprov Jateng hanya mengajukan permintaan reaktivasi jalur kereta api. Semua kebutuhan dana dihitung oleh Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia.

Selain reaktivasi jalur kereta api, gubernur dalam pidatonya mengatakan Pemerintah Provinsi Jateng juga terus mendorong peningkatan kualitas jalan provinsi guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah, meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, serta pengembangan angkutan massal.

Selain itu, terkait infrastruktur jalan di berbagai daerah di Jateng, sampai saat ini Jateng tetap bertekad mewujudkan Jawa Tengah tanpa lubang. Pada program ini, sinkronisasi dengan penanganan jalan antar kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjadi penting untuk menjaga kondisi jalan dalam keadaan mantab sepanjang tahun.

“Para mahasiswa teknik sipil tantangan dan tanggung jawab anda kelak berat. Membangun jalan saja tidak cukup, kita harus merawat dan mengedukasi masyarakat untuk menggunakan jalan dengan baik. Salah satunya kendaraan truk jangan over tonase, karena itu selain merusak jalan juga mengancam keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya,” beber gubernur.
(Marni/Puji/Humas Jateng)

scatter-hitam

PURBALINGGA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera membangun Jembatan  Kedung Legok yang menghubungkan Kabupaten Purbalingga dengan Banjarnegara. Dengan adanya Jembatan yang membentang di atas Sungai Serayu tersebut, akan mempermudah dan mempercepat mobilitas warga di wilayah selatan Jateng.

“Sekarang sedang masuk tahap desain, sedangkan pembangunan fisik akan dimulai sekitar April 2019,” ujar Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs Heru Sudjatmoko MSi di sela tinjauan calon lokasi pembangunan Jembatan Kedung Legok, Kecamatan Kemangkon Purbalingga, Selasa (21/8/2018).

Jembatan yang membentang di antara Desa Kedung Legok, Kecamatan Kemangkon Purbalingga – Desa Dermasari, Kecamatan Susukan, Banjarnegara itu, tidak hanya membuka akses masyarakat Banjarnegara, Banyumas, Cilacap dan sekitarnya, tetapi juga akan menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar.

scatter-hitam
Jembatan dengan panjang 120 meter dan lebar 9 meter tersebut dibiayai APBD Jateng sebesar Rp35 miliar. Keberadaan jembatan ini, mempermudah dan mempersingkat waktu tempuh warga Jateng wilayah selatan dan sekitarnya menuju Bandara Jenderal Soedirman.

“Warga dari wilayah selatan Purbalingga tidak perlu lagi memutar arah hingga belasan kilometer menuju Bandara. Selain itu setelah adanya jembatan, jalan di sini akan ramai kendaraan dari banyak daerah. Warga di pinggir jalan bisa membuka warung makan atau usaha lainnya, sehingga ekonomi pun akan tumbuh,” bebernya.

Ia menjelaskan, pembangunan jembatan yang berlokasi tidak jauh dari desa kelahirannya tersebut merupakan hadiah istimewa dari Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP untuknya. Setelah lima tahun mendampingi Gubernur Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah, masa tugasnya sebagai wakil gubernur segera berakhir pada Kamis (23/8/2018).

“Menjelang pensiun atau habis masa jabatan saya sebagai wakil gubernur Jateng pada Kamis besok. Pak gubernur sangat bijaksana memberi hadiah untuk saya tetapi bukan untuk saya sendiri, melainkan juga untuk rakyat terutama masyarakat Banjarnegara dan Purbalingga,” terang Heru

Mantan gubernur Purbalingga itu mengatakan, keberadaan jembatan Kedung Legok akan banyak memberi manfaat. Selain untuk jalur menuju Bandara Jenderal Soedirman di Purbalingga yang akan beroperasi untuk penerbangan komersil, juga mempermudah akses masyarakat karena jarak tempuh antarkabupaten menjadi lebih dekat.

Menurutnya, jembatan sudah jadi, jarak tempuh dari jembatan menuju Bandara Wirasaba hanya sekitar lima kilometer. Sedangkan apabila melewati jalur biasa atau bukan dari Jembatan Kedung Legok, warga dari Banjarnegara harus memutar arah melalui Klampok dengan jarak tempuh lebih dari 10 kilometer.

“Mudah-mudahan pembangunan jembatan ini cepat terlaksana dan bermanfaat untuk semua. Mari kita bersama-sama mendoakan agar semuanya berjalan lancar,” pintanya.

Salah seorang warga, Casmiah (60), mengaku senang atas rencana pembangunan jembatan antarkabupaten tersebut. Selama ini, warga Desa Kedung Legok itu harus naik perahu penyeberangan jika akan ke rumah kerabat di seberang sungai atau Desa Dermasari, Banjarnegara. Bahkan ketika musim hujan atau air sungai meninggi, warga terpaksa berjalan memutar arah yang jaraknya cukup jauh.

“Kalau jembatan ini sudah jadi, warga dari Purbalingga ke Banjarnegara akan lebih mudah dan dekat, bisa dengan jalan kaki atapun naik kendaraan. Kalau sekarang harus naik perahu atau berjalan memutar arah,” bebernya.

(Marni/Puji/Humas Jateng)

 PURBALINGGA – Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko bersama dengan Sekda Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP dan OPD terkait serta tim teknis Satker Kementerian PUPR meninjau beberapa lokasi yang diusulkan oleh Bupati Purbalingga untuk mendapat bantuan jembatan gantung dari Kementerian PUPR, Sabtu (18/8/2018).

Ada lima lokasi yang dimohonkan untuk mendapat bantuan jembatan gantung, diantaranya; jembatan yang menghubungkan Desa Bokol-Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon dengan bentang 120 m; jembatan yang menghubungkan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar-Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang dengan bentang 100 m; jembatan yang menghubungkan Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari-Grumbul Buyar dengan bentang 40 m; jembatan yang menghubungkan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara-Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan bentang 80 m; dan jembatan yang menghubungkan Desa Onje-Grumbul Mesir kecamatan Mrebet dengan Bentang 45 m.

Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko mengatakan tinjauan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungannya ke Kementerian PUPR beberapa waktu lalu untuk berkonsultasi perihal permohonan bantuan jembatan gantung di Kabupaten Purbalingga. Jembatan itu sangat diperlukan guna membuka akses hubungan antar desa dan meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kepada masyarakat. Mengingat kondisi geografis Purbalingga yang sebagian besar daerah perbukitan dan banyak dialiri sungai besar dan kecil, sehingga banyak wilayah perdesaan yang terpencil dan tingkat aksesbilitasnya sangat rendah.

Oleh karenanya, tinjauan tersebut juga sekaligus pengecekan oleh tim teknis dari Kementerian PUPR yang kemudian akan dilakukan pengkajian dalam memperoleh bantuan jembatan gantung dari Kementerian PUPR. Jika nantinya kelima lokasi tersebut lolos kajian, maka pembangunan jembatan gantung dimulai pada sekitar pertengahan hingga akhir tahun 2019 atau pada tahun 2020.

“Saya mohon dukungan doanya kepada masyarakat, mudah-mudahan kelima-limanya bisa dibangun walaupun ketika kami menghadap Pak Dirjen, beliau sudah menyampaikan informasi kalau untuk 2018 tidak mungkin. Mudah-mudahan bisa 2019 dan mudah-mudahan bisa kelima-limanya yang diusulkan bisa, tetapi bukan kami yang menentukan tapi kementerian. Akan tetapi tekad kami seandainya ada yang belum masuk di 2019 akan terus kita perjuangkan untuk 2020,” terangnya.

Heru meminta kepada para Kades dan Camat di daerah-daerah yang diusulkan pembangunan jembatan gantung untuk bisa memberikan pengertian kepada warga jika pembangunan tersebut tidak kunjung terealisasi. Mengingat di Kementerian PUPR ada banyak permohonan serupa yang berasal dari daerah-daerah lain terutama di luar Pulau Jawa.

“Itu kalau masuk di 2019, tapi kalau tidak Pak kades dan Pak Camat harus bisa memberi pengertian kepada warga,” katanya.

Sementara itu, untuk lokasi jembatan gantung di Desa Onje Kecamatan Mrebet setelah dilakukan peninjauan dan pengecekan sangat sulit mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PUPR. Hal ini karena sekitar 100 m dari usulan lokasi jembatan gantung berdiri jembatan dengan kapasitas 6 ton yang dibuat dari APBD Purbalingga pada 2016 lalu. Jembatan tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan berat, sedangkan warga meminta agar dibuatkan jembatan yang bisa dilalui mobil untuk mengangkut hasil bumi.

Untuk mempelancar akses dan perekonomian warga, Heru mengusulkan agar jembatan yang sudah ada diperkuat dan diperlebar dengan menggunakan anggaran gotong royong, yakni anggaran dari dana desa, APBD Kabupaten, dan APBD Provinsi.

“Kalau jembatan gantung dari kementerian diutamakan yang belum ada jembatannya sama sekali. Jadi yang mendesak justru bagaimana memperkuat membesarkan melebarkan jembatan yang sudah ada,” ujarnya.

Menanggapi usulan dari Heru, Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi yang juga ikut dalam tinjauan tersebut sangat setuju karena yang diingin warga juga jembatan yang bisa dilalui oleh mobil yang dapat membawa hasil bumi. Sehingga dirinya akan segera memerintahkan jajarannya untuk menghitung besaran anggaran yang diperlukan agar dapat dianggarkan pada 2019 nanti.

(Kukuh/Puji/Humas Jateng)

scatter-hitam

SURAKARTA – Ruas tol Kartasura – Sragen sepanjang 35,2 km, Minggu pagi (15/7/2018) diresmikan Presiden RI Joko Widodo, didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono.

Pada laporannya, Menteri Basuki menyampaikan ruas tol Kartasura Sragen mulai dibangun pada 2007, diawali dengan pembebasan lahan. Namun pembangunan secara masif dimulai pada 2015, setelah adanya perubahan pemegang saham dari PT Thiess Contractor Indonesia kepada PT Jasa Marga berkolaborasi dengan PT Waskita Toll Road.

“Total investasi tol (Kartasura-Sragen) sebesar Rp13,8 triliun, yang Rp2,5 triliun merupakan bantuan pemerintah,” tutur Basuki.

Sisanya, kata dia, didanai dengan skema 30 persen dari ekuitas perusahaan dan 70 persen dari pinjaman sindikasi perbankan, yaitu BNI, BRI, Mandiri, Bank Ekspor Impor Indonesia, PT SMI, Bank Jateng dan Bank DIY.

Untuk tarif tol, tambahnya, sudah mengikuti regulasi rasionalisasi tarif tol. Rasionalisasi yang dilakukan adalah membagi kendaraan yang semula lima golongan, menjadi hanya tiga golongan. Tarif yang dikenakan sebesar Rp1.000/ km.

“Yang istimewa dari tol ini, di sebelah belakang (gerbang tol Ngemplak), yang ada crane-nya adalah jalur kerera api menuju bandara (Adi Soemarmo) yang sudah mulai dikerjakan saat ini,” ungkapnya.

Setelah pembangunan tol selesai, Basuki berharap bupati/wali kota dapat memanfaatkan kawasan rest area tol untuk pengembangan UMKM. Di ruas Kartasura – Sragen terdapat 8 rest area.

“Kami berharap pada bupati/wali kota untuk dapat memanfaatkan kawasan jalan tol untuk UMKM. Nanti kita dorong dengan menyediakan lahan rest areanya bersama,” terang lulusan UGM itu.

Presiden RI Joko Widodo memberi penegasan, bahwa tidak boleh ada masyarakat yang merasa ditinggal gara-gara pembangunan tol.  Karenanya, dia meminta agar rest area diisi dengan penjualan produk-produk lokal dan melarang adanya brand asing.

“Jangan sampai titik-titik yang ada kegiatan ekonomi justru diisi merk-merk, brand-brand asing. Saya minta di tiap rest area jualannya bukan Mcd, bukan kentucy, bukan starbuck. Harus mulai diganti. Sate, soto, tahu guling, gudeg. Saya perintah ke Menteri BUMN, dan PU untuk dirubah kerja sama dengan kabupaten/kota dan provinsi sehingga yang namanya batik, telor asin bisa dijual di rest area,” urai mantan Wali Kota Surakarta itu.

Apabila permintaannya itu belum terealisasi, Presiden Jokowi akan memerintahkan dengan cara tertulis melalui Inpres. Sebab, persoalan itu dipandang penting untuk kesejahteraan rakyat.

“Kalau perintah belum dilaksanakan, ya pasti dengan tertulis, Inpres. Kalau sudah, ndak perlu. Ini bukan urusan income atau bukan, tapi keberpihakan pada brand lokal dan karena disanalah kegiatan ekonomi bisa tumbuh dengan cepat,” tandas dia

Pembangunan infrastruktur, imbuhnya, memang tidak bisa dielakkan agar tidak tertinggal dengan negara-negara tetangga dan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Presiden tidak ingin Indonesia semakin tertinggal gara-gara pemerintah kurang responsif dalam membangun sektor-sektor yang fundamental.

“Baru saja dengan Vietnam kalah. Saya tidak mau ditinggal lagi oleh Laos, Kamboja karena ketidakcepatan kita dalam membangun hal-hal yang fundamental. Harapan kita setelah investasi infrastruktur, kita akan menginjak ke tahapan besar berikutnya, SDM,” tutupnya.

Sebagai informasi, ruas tol Kartasura – Sragen dibangun dengan struktur perkerasan beton, 2 X 2 lajur dengan lebar lajur 3,6 meter. Jalan tol ini mempunyai 8 simpang susun dan 8 rest area. Tol Kartasura – Sragen sudah dapat dioperasionalkan setelah melalui proses Uji Laik Fungsi pada Maret dan April 2018. Sertifikat Laik Operasi dari Dirjen Bina Marga diterbitkan pada 28 Mei 2018. Sedangkan Kepmen PU PR No 387/KPTS/M/2018 tentang penetapan pengoperasian  serta Kepmen PUPR No 388/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Tarif telah diterbitkan 8 Juni 2018.

(Rita/Puji/Humas Jateng)

scatter-hitam