Clerk PUBMCK

SEMARANG – Gelak tawa menggema saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengulik kehidupan pribadi Tegar, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Ciptakarya. Bagaimana tidak, segala pertanyaan dari orang nomor satu di Jateng itu dijawab polos oleh Tegar, dari persoalan gaji hingga kos-kosan.

Perbincangan antara keduanya terjadi saat Ganjar memberi pengarahan di Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya, Rabu (8/5/2019) di aula dinas terkait. Dari Kepala Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya AR Hanung Triyono, pejabat struktural sampai CPNS hadir mendengarkan pengarahan dari Ganjar.

“Apa yang bapak ibu lakukan ini benar-benar ibadah, tidak main-main ini. Terlebih yang menyangkut pembangunan jalan. Karena dengan pembangunan jalan, akhirnya mobilitas orang jadi lancar sehingga orang senang. Tapi sebaliknya, jika para pegawai main-main maka dosa besar sudah menanti,” kata Ganjar.

Saat mengucapkan kalimat itu, Ganjar melihat sebaris anak-anak muda. Mereka adalah CPNS yang mendapat tugas di dinas tersebut. Kepada AR Hanung, Ganjar meminta agar para CPNS tersebut digojlok.

“Yang CPNS ini digojlok lah, dikasih PR. Yang muda ini dikasih tugas yang eksploratif karena ilmunya baru, penerapannya juga baru,” ujarnya disambut tawa para pegawai yang hadir.

Ganjar lantas bertanya pada satu persatu CPNS. Mulai dari identitas, tempat tinggal, sampai status. Tegar salah satunya. Lelaki berbadan gempal asal Sukoharjo, berusia 31 tahun itu mengaku belum menikah dan tinggal ngekos di Semarang.

Ganjar lantas menanyakan berapa besaran gaji yang dia terima. “Saya lulusan teknik sipil UGM, pak. Gaji yang saya terima Rp 1,9 juta setelah dipotong pajak. Tapi, setiap bulan juga masih harus bayar kos Rp 450 ribu,” kata Tegar yang memancing tawa sesama rekannya.

Mendengar jawaban Tegar, Ganjar mengatakan berapapun besarnya gaji harus disyukuri agar jadi pegawai yang berintegritas.

“Integritas harus nomor satu. Reformasi birokrasi yang saya lakukan lahir dan belajar dari pengaduan yang ada di Bina Marga, lewat program ‘Jateng Tanpa Lubang.’ Ini sepele, tapi boleh dicek, masyarakat melihat keberhasilan lewat mulusnya jalan raya,” katanya.

Dengan bercanda, Ganjar juga mengimbau Tegar agar lekas menyunting kekasihnya. Karena kesuksesan lelaki juga bergantung pada istri. Ganjar juga menekankan agar jangan minder karena penghasilannya kecil, karena kita tidak tahu bagaimana masa depan seseorang.

“Saya tidak akan melihat sampeyan (CPNS) jadi kepala dinas atau jadi menteri atau bahkan presiden. Tapi saya menyiapkan roadmap untuk anda ke sana. Kultur kerja memang sudah kita siapkan. Selamat bekerja, semoga berkah,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, gaji CPNS di Jateng sebenarnya sebesar Rp2 juta, namun setelah dipotong pajak, akhirnya hanya menerima Rp1,9 juta. Baru setelah satu tahun, mereka akan menerima gaji PNS penuh ditambah TPP.

SEMARANG – Tepuk tangan langsung bergemuruh di Gedung Gradhika Bhakti Praja saat nama Imam Maskur dan Jumeri disebut dalam acara upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jateng, Senin (6/5/2019).

Bagaimana tidak, dua pejabat tinggi tersebut bukan berasal dari lingkungan pejabat elit di Pemprov Jateng, melainkan seorang camat dan kepala sekolah di daerahnya masing-masing.

Imam Maskur merupakan Camat Kedungbanteng, Kabupaten Tegal yang dipercaya oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jateng.

Sementara Jumeri, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bawen Kabupaten Semarang yang dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng.

Sejak memimpin tahun 2013 lalu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo memang menerapkan promosi jabatan secara terbuka. Proses rekrutmen pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Jateng dilakukan dengan cara lelang jabatan dan membuka kesempatan bagi siapa saja untuk mendaftarkan diri.

Hal tersebut yang membuat proses seleksi jabatan bebas dari praktik korupsi. Tak hanya itu, lelang jabatan juga membuka lebar peluang setiap orang untuk bisa menduduki jabatan di lingkungan Pemprov Jateng itu termasuk Imam Maskur dan Jumeri.

“Sebenarnya ini konsekuensi dari promosi terbuka, siapapun bisa masuk dan memimpin. Saya tidak tahu mereka, tidak kenal mereka, karena mereka sesuai golongan dan syaratnya mencukupi, maka panitia seleksi melakukan seleksi dan mereka dinyatakan lolos,” kata Ganjar usai melantik pejabat baru tersebut.

Tak hanya itu, saat melakukan wawancara, Ganjar juga mengatakan bahwa mereka memiliki gagasan dan pengalaman yang menarik. Untuk itu, dirinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa memimpin.

“Yang penting memiliki integritas dan kompetensi yang bagus, sehingga bisa bekerja dengan baik. Mereka orang-orang berpengalaman dan saya harap mereka dapat memimpin dengan baik,” tambahnya.

Meski begitu, Ganjar mengatakan telah mengontrak para pejabat baru yang dilantik tersebut selama satu tahun. Nantinya, selama satu tahun akan dievaluasi apakah pejabat baru tersebut layak untuk melanjutkan atau harus mengundurkan diri.

“Jadi selama setahun itu mereka harus memastikan bahwa yang dilakukan benar semuanya. Kalau tidak, maka harus sepakat untuk siap mundur. Kalau ada catatan dari saya atau komplain dari masyarakat yang membuat mereka harus mudnur, ya harus siap. Ini akan menjadi tradisi,” tegasnya.

Terakhir, Ganjar berpesan kepada para pejabat baru yang dilantik tersebut untuk tidak sombong dan bekerja sesuai integritas dan profesional.

“Tidak perlu sombong, langsung bekerja untuk melayani masyarakat. Sementara bagi yang tidak lolos dalam lelang jabatan lagi, jangan berkecil hati. Biasa saja, silakan ikut daftar lagi, karena ini kontestasi yang terbatas,” tutupnya.

Sementara itu, Imam Maskur mengatakan bersyukur mendapat amanat dari Gubernur menjabat sebaga Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. Meski cukup berat, namun ia akan berupaya untuk mewakafkan dirinya demi masyarakat Jateng.

“Nanti akan saya buktikan jika saya bisa. Saya akan berusaha menjalankan amanat ini dengan bekerja semaksimal mungkin demi kemajuan Jawa Tengah. Kalau nanti saya dalam waktu setahun dirasa memang tidak memenuhi syarat, saya siap mengundurkan diri,” tegasnya.

Selain Imam Maskur dan Jumeri, dalam kesempatan itu Gubernur Jateng juga melantik sejumlah pejabat tinggi lainnya. Mereka adalah Wisnu Zaroh sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jateng, AR Hanung Triyono, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jateng, Eko Yunianto sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jateng, Fendiawan Tiskiantoro sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jateng, Retno Sudewi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jateng (DP3AKB) serta Ratna Kawuri sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jateng.

SEMARANG – Sejumlah pekerjaan perbaikan peningkatan jalan dan jembatan di Jateng mulai dilaksanakan, menyusul telah ditandatanganinya sejumlah paket pekerjaan oleh Pemprov Jateng dengan para penyedia jasa. Penandatanganan kontrak dilakukan di Gedung A Lantai 2 kompleks Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Selasa (30/4/2019).

Dalam kesempatan itu, Ganjar yang menyaksikan langsung penandatanganan, mewanti-wanti kepada para kontraktor untuk menjaga integritas dalam bekerja dan menghindari praktik rasywah atau suap. Para kontraktor atau penyedia jasa tidak boleh memberikan apapun kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atas proyek-proyek yang dikerjakan.

“Jaga integritas, jangan sekali-kali mencoba menyuap kami. Tidak boleh ada sogok menyogok. Saya pribadi menegaskan tidak mau menerima apapun, begitu juga dengan dinas-dinas kami. Kalau ada yang menerima, akan langsung saya istirahatkan,” tegas Ganjar.

Integritas, lanjut Ganjar, menjadi fokus utama selama dia memimpin Jateng. Selain untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, praktik penghapusan suap menyuap dalam pelaksanaan proyek pekerjaan juga penting untuk menjaga kualitas dan kuantitas pekerjaan.

Menurut dia, selama ini ada pandangan orang bahwa jika kerja di Bina Marga PU itu identik dengan sogok menyogok, suap menyuap. Untuk itu, Ganjar ingin mengubah pandangan tersebut dengan melaksanakan semua pekerjaan sesuai aturan.

“Maka saya ingin semua membangun integritas dan bersih. Kalau penyedia jasa tidak punya beban itu, mereka bisa bekerja dengan baik tanpa tekanan. Kalau itu berjalan dengan baik, ada harapan secara kualitas dan kuantitas bisa dijaga, kalau terjaga masyarakat pasti bisa menikmati itu,” tegasnya.

Ganjar juga mengusulkan agar jika ada dana berlebih, lebih baik digunakan untuk program Coorporate Social Responsibility (CSR) ketimbang digunakan untuk suap. Dana itu, bisa dimanfaatkan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui program tersebut.

“Pola cost untuk anggaran nyogok ke kami dibuang saja. Sekarang digantikan untuk membantu saja seperti untuk CSR. Gunakan anggaran itu untuk membantu masyarakat, mungkin sepanjang jalan yang dibangun ada yang tidak punya jamban, ada yang tinggal di rumah tidak layak huni dan lainnya,” tukasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Jateng AR Hanung Triyono mengatakan, ada 230 paket pekerjaan di Jateng tahun 2019 ini. Dari jumlah itu, sudah ada18 paket pekerjaan bidang jalan dan jembatan yang sudah terkontrak yang hari ini ditandatangani. “Namun secara simbolis, penandatanganan dilakukan terhadap tiga paket pekerjaan saja,” kata dia.

Tiga paket tersebut, terang Hanung, yakni peningkatan Jalan Kutoarjo-Bruno batas Kabupaten Wonosobo dengan nilai kontrak Rp4,6 miliar dan paket peningkatan Jalan Kuwu-Galeh batas Kabupaten Sragen dengan nilai kontrak Rp5 miliar. “Selain itu, ada juga paket jasa konsultasi pengawasan jalan dan jembatan BPJ Wilayah Cilacap dengan nilai kontrak Rp830 juta,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Hanung juga mengingatkan para penyedia jasa untuk fokus bekerja sesuai kontrak. Diharapkan semua pekerjaan berjalan lancar tanpa ada gangguan atau hambatan. “Faktor cuaca dan kondisi alam juga harus dipertimbangkan. Selain itu, program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga harus diperhatikan,” pungkasnya.