Clerk PUBMCK

SURAKARTA – Ruas tol Kartasura – Sragen sepanjang 35,2 km, Minggu pagi (15/7/2018) diresmikan Presiden RI Joko Widodo, didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono.

Pada laporannya, Menteri Basuki menyampaikan ruas tol Kartasura Sragen mulai dibangun pada 2007, diawali dengan pembebasan lahan. Namun pembangunan secara masif dimulai pada 2015, setelah adanya perubahan pemegang saham dari PT Thiess Contractor Indonesia kepada PT Jasa Marga berkolaborasi dengan PT Waskita Toll Road.

“Total investasi tol (Kartasura-Sragen) sebesar Rp13,8 triliun, yang Rp2,5 triliun merupakan bantuan pemerintah,” tutur Basuki.

Sisanya, kata dia, didanai dengan skema 30 persen dari ekuitas perusahaan dan 70 persen dari pinjaman sindikasi perbankan, yaitu BNI, BRI, Mandiri, Bank Ekspor Impor Indonesia, PT SMI, Bank Jateng dan Bank DIY.

Untuk tarif tol, tambahnya, sudah mengikuti regulasi rasionalisasi tarif tol. Rasionalisasi yang dilakukan adalah membagi kendaraan yang semula lima golongan, menjadi hanya tiga golongan. Tarif yang dikenakan sebesar Rp1.000/ km.

“Yang istimewa dari tol ini, di sebelah belakang (gerbang tol Ngemplak), yang ada crane-nya adalah jalur kerera api menuju bandara (Adi Soemarmo) yang sudah mulai dikerjakan saat ini,” ungkapnya.

Setelah pembangunan tol selesai, Basuki berharap bupati/wali kota dapat memanfaatkan kawasan rest area tol untuk pengembangan UMKM. Di ruas Kartasura – Sragen terdapat 8 rest area.

“Kami berharap pada bupati/wali kota untuk dapat memanfaatkan kawasan jalan tol untuk UMKM. Nanti kita dorong dengan menyediakan lahan rest areanya bersama,” terang lulusan UGM itu.

Presiden RI Joko Widodo memberi penegasan, bahwa tidak boleh ada masyarakat yang merasa ditinggal gara-gara pembangunan tol.  Karenanya, dia meminta agar rest area diisi dengan penjualan produk-produk lokal dan melarang adanya brand asing.

“Jangan sampai titik-titik yang ada kegiatan ekonomi justru diisi merk-merk, brand-brand asing. Saya minta di tiap rest area jualannya bukan Mcd, bukan kentucy, bukan starbuck. Harus mulai diganti. Sate, soto, tahu guling, gudeg. Saya perintah ke Menteri BUMN, dan PU untuk dirubah kerja sama dengan kabupaten/kota dan provinsi sehingga yang namanya batik, telor asin bisa dijual di rest area,” urai mantan Wali Kota Surakarta itu.

Apabila permintaannya itu belum terealisasi, Presiden Jokowi akan memerintahkan dengan cara tertulis melalui Inpres. Sebab, persoalan itu dipandang penting untuk kesejahteraan rakyat.

“Kalau perintah belum dilaksanakan, ya pasti dengan tertulis, Inpres. Kalau sudah, ndak perlu. Ini bukan urusan income atau bukan, tapi keberpihakan pada brand lokal dan karena disanalah kegiatan ekonomi bisa tumbuh dengan cepat,” tandas dia

Pembangunan infrastruktur, imbuhnya, memang tidak bisa dielakkan agar tidak tertinggal dengan negara-negara tetangga dan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Presiden tidak ingin Indonesia semakin tertinggal gara-gara pemerintah kurang responsif dalam membangun sektor-sektor yang fundamental.

“Baru saja dengan Vietnam kalah. Saya tidak mau ditinggal lagi oleh Laos, Kamboja karena ketidakcepatan kita dalam membangun hal-hal yang fundamental. Harapan kita setelah investasi infrastruktur, kita akan menginjak ke tahapan besar berikutnya, SDM,” tutupnya.

Sebagai informasi, ruas tol Kartasura – Sragen dibangun dengan struktur perkerasan beton, 2 X 2 lajur dengan lebar lajur 3,6 meter. Jalan tol ini mempunyai 8 simpang susun dan 8 rest area. Tol Kartasura – Sragen sudah dapat dioperasionalkan setelah melalui proses Uji Laik Fungsi pada Maret dan April 2018. Sertifikat Laik Operasi dari Dirjen Bina Marga diterbitkan pada 28 Mei 2018. Sedangkan Kepmen PU PR No 387/KPTS/M/2018 tentang penetapan pengoperasian  serta Kepmen PUPR No 388/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Tarif telah diterbitkan 8 Juni 2018.

(Rita/Puji/Humas Jateng)

scatter-hitam

BATANG – Jembatan Kali Kuto di ruas Tol Batang-Semarang resmi difungsikan pada Rabu (13/6/2018) sekitar pukul 15.30 WIB. Dengan berfungsinya jembatan yang menjadi ikon atau Land Mark Trans Jawa itu, arus mudik dan balik Lebaran 2018 semakin lancar.

Peresmian dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Tengah Drs Heru Sudjatmoko MSi, Sekda Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, ditandai dengan pemberian penghargaan kepada PT Jasamarga Semarang Batang, selaku badan usaha jalan tol (BUJT) yang telah mengerjakan Jembatan Kali Kuto sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan itu, Menteri PUPR mencoba sendiri dengan mengendarai kendaraan berat dan melintas di atas jembatan sepanjang 100 meter dan lebar 32 meter tersebut. Selain armada yang ditumpangi menteri, tampak rangkaian kendaraan bermotor juga telah melintas di atas jembatan untuk menguji kekuatan jembatan penghubung Kabupaten Batang dan Kendal itu.

“Berfungsinya Jembatan Kali Kuto pada H-2 Lebaran, ini sekaligus sosialisasi pada Senin (18/6/2018) pukul 06.00 kita balik menjadi jalur balik satu arah dari timur ke barat,” ujar Menteri Basuki usai membuka Jembatan Kali Kuto di Gringsing, Rabu (13/6/2018).

Usai diujicoba dengan eskavator seberat 16 ton, Jembatan Kali Kuto resmi dibuka untuk pemudik dari arah Jakarta menuju Semarang dan Solo. Alas baja pada jembatan pelengkung Kali Kuto di jalur Tol Batang-Semarang sudah terpasang seluruhnya pada Rabu (13/6/2018) siang.

Untuk arus balik, lanjut dia, jalur tol fungsional dibuka selama 24 jam dan berlaku satu jalur satu lajur. Dengan demikian, pemudik dari Solo – Semarang bisa langsung melanjutkan perjalanan sampai Brebes dan seterusnya.

Diketahui, Jembatan Kali Kuto sebelumnya merupakan titik kritis dari jalan tol sepanjang 75 kilometer tersebut yang menghubungkan Batang dengan Semarang. Jembatan Kali Kuto menjadi ruas penghubung tol Batang-Semarang ini ditargetkan bisa dilalui atau fungsional untuk mudik lebaran 2018.

Sebelumnya, Menteri PUPR dan rombongan meninjau kondisi arus kendaraan yang melintasi jalur tanjakan Jembatan Kali Kenteng yang berada di ruas tol fungsional Salatiga-Solo.

Basuki menjelaskan, secara teknis kemiringan Jembatan Kali Kenteng hanya 7 derajat, sehingga tidak ada masalah jika dilewati kendaraan. Bahkan hampir semua kendaraan yang melewati jalur yang sebelumnya dikabarkan memiliki kemiringan 57 derajat itu mampu melewatinya dengan lancar.

“Kemiringan jalan itu maksimal 12 derajat, sedangkan di tanjakan Kali Kenteng hanya 7,2 derajat sehingga masih bisa dilalui,” bebernya.

(Marni/Puji/Humas Jateng)

scatter-hitam

PURBALINGGA – Keinginan warga Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang dan Wirasana Kecamatan Purbalingga untuk memiliki jembatan yang menjadi penghubung di kedua wilayah tersebut, menemui titik terang. Plt Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi bersama Kepala Bappeda Jateng Jarwanto Dwiarmoko dan Plt Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Hanung Triyono, Sabtu (5/5) meninjau titik lokasi yang rencananya akan didirikan jembatan.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Yani Sutrisno Udinugroho yang didaulat Bupati Purbalingga Tasdi untuk menyampaikan paparan mengatakan, keberadaan jembatan Kalikajar – Wirasana mempunyai banyak nilai strategis. Utamanya yakni mempermudah akses masyarakat di wilayah Kecamatan Kaligondang, Pengadekan, dan Kejobong untuk menuju RSUD.

Penjelasan itu dibenarkan oleh sejumlah warga Kalikajar, antara lain Martinah dan Mugi. Saat ini paling tidak butuh waktu 30 menit untuk bisa sampai RSUD.

“Kalau ada jembatan ya tinggal nyeberang 5 menit mungkin. Seneng banget kalau ada jembatan,” tutur Martinah diikuti kata sepakat puluhan warga lain.

Di samping memudahkan masyarakat mengakses RSUD, Yani mengatakan, pembangunan jembatan juga untuk mengembangkan wilayah kota, sehingga aktivitas ekonomi meningkat. Bahkan, apabila bandara Jendral Besar Sudirman sudah terbangun dapat digunakan sebagai jalur alternatif dari arah Pemalang ke bandara dan sebaliknya.

Nantinya, panjang jembatan yang dibangun diperkirakan 120 meter dengan lebar 9 meter. Untuk merealisasikannya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga meminta bantuan kepada pemerintah provinsi melalui bantuan keuangan 2019 sebesar Rp 30 miliar.

Plt Gubernur Heru Sudjatmoko pada prinsipnya menyetujui pembangunan jembatan Kalikajar – Wirasana karena memang sangat dibutuhkan. Namun pihaknya mengingatkan, agar posisi jembatan dipastikan tidak bermasalah.

“Nanti posisi jembatan bisa disurvey ulang. Kalau memang sudah tepat di sini, ya di sini. Kalau tidak ya disurvey lagi,” pintanya

Jembatan Kalikajar – Wirasana, lanjut dia, diharapkan bisa dikerjakan 2019, berbarengan dengan jembatan serayu yang menghubungkan wilayah Banjarnegara dan Purbalingga. Untuk itu, Pemkab mesti segera merampungkan DED nya.

“Untuk semua yang hadir, termasuk warga, mohon didoakan supaya bisa terwujud, diridhoi dan diberkahi Allah,” tutupnya.

(Rita/Puji/Humas Jateng)
(more…)

Purbalingga – Harapan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mengembangkan Pangkalan Udara Wirasaba menjadi Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman dalam rangka melayani penerbangan sipil sejak 2004 segera terwujud. Setelah penandatanganan kesepahaman bersama pada 17 November 2017, Presiden RI Ir H Joko Widodo kini meninjau dan meresmikan awal konstruksi pengembangan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman bersama Plt Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi dan Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM, Senin (23/4).

Kepada awak media, Presiden Jokowi menjelaskan, pengembangan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman seluas 115 hektare itu ditargetkan selesai pada akhir 2019. Selanjutnya bandara dapat segera dioperasionalkan sebagai bandara komersil.

“Di Jawa Tengah bagian selatan dan barat ini tidak ada bandara yang memadai untuk masyarakat. Oleh sebab itu, hari ini sudah dimulai pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga seluas 115 hektare. Kita harapkan bandara ini selesai nanti akhir tahun 2019,” jelasnya.

Presiden Jokowi membeberkan, pada tahap pertama PT Angkasa Pura II akan membangun landasan pacu (runway) yang semula berupa rumput sepanjang 850 meter menjadi runway beraspal sepanjang 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Pada tahap kedua, runway akan diperpanjang lagi menjadi sekitar 2.500 meter. Sementara, terminal akan dikembangkan dengan konsep rumah tradisional joglo.

Selain itu, apron dikembangkan menjadi 70 meter x 70 meter. Lahan parkir dibangun seluas 4.092 meter2 yang mampu menampung 70 mobil dan 172 motor. Kantor cabang dan operasional seluas 2.500 m2.

“Kita harapkan nantinya juga dengan terminal seluas 3.000 meter2 akan bisa menampung penumpang kurang lebih 300 ribu penumpang dalam setahun,” bebernya.

Pembangunan runway, terminal dan fasilitas pendukung lainnya dilaksanakan setelah ditandatanganinya serah terima aset dan serah terima operasi.

Presiden Jokowi berharap pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman dapat memberikan manfaat, tidak hanya
bagi Kabupaten Purbalingga, tetapi juga sembilan kabupaten/ kota lainnya. Yaitu Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Banyumas, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Tegal, dan Wonosobo.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan, di Kabupaten Purbalingga, industri bulu mata imitasi semakin mendunia karena sudah diekspor ke beberapa negara. Seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Korea. Dengan hadirnya Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman, Presiden Jokowi berharap investasi di Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya semakin terdongkrak.

“Di sini sekarang sudah ada investasi-investasi yang orientasinya ekspor. Ada industri bulu mata terbesar karena mencakup kurang lebih 60 ribu tenaga kerja. Kalau bandara ini ada, investasi-investasi seperti itu akan bisa lebih membesar, bisa ekspansi. Kita harapkan tidak (industri) hanya bulu mata saja, investasi di bidang lainnya juga bisa berkembang dengan cepat,” harapnya.

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor: Ul, Diskominfo Jateng

scatter-hitam