Pemprov
Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah Melalui Progam Desa Dampingan
KAB SRAGEN – Kegiatan Progam Desa Dampingan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada Selasa, 17 Desember 2024 di Desa Karang Jati, Kec. KaliJambe, Kab. Sragen.
Pada kesempatan itu bantuan yang diberikan berupa pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Jamban dengan jumlah 10 unit senilai Rp 20.000.000,- per unit, bantuan pencegahan stunting kepada 16 balita senilai Rp 1.350.000,- per balita selama 3 bulan, bantuan ternak unggas dengan jumlah 50 KK dengan masing masing 5 ekor senilai Rp 320.00, -per KK, dan bantuan paket sembako kepada 220 KK senilai Rp 150.000,- per paket melalui dana CSR.
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, taraf ekonomi masyarakat dan upaya penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah.
Bakti Sosial KORPRI JATENG Wujud Pendampingan Untuk Desa
KAB DEMAK – Acara bakti sosial, yang diselenggarakan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Jawa Tengah, sebagai rangkaian peringatan HUT Ke-53 Korpri.
Baksos dipimpin oleh Wakil Ketua II Korpri Jateng Dr. Ir. AR Hanung T, M.Si mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Nana Sudjana.
Kegiatan pemeriksaan kesehatan, penjualan produk UMKM, bazar pakaian murah yang dipadati warga Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak.
Selain itu juga dilakukan penanaman pohon untuk penghijauan disekitar lokasi acara.
Bantuan Ayam Ternak dan Kandang Ayam Guna Dukung Penurunan Stunting Balita
KAB SRAGEN – Pemberian bantuan ayam ternak dan kandang ayam serta bantuan gizi pendukung untuk membantu menurunkan angka stunting balita pada Desa Dampingan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah di Desa Karangjati Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.
Dengan pemberian Ayam ternak dan kandang Ayam, diharapkan warga dapat beternak secara mandiri dan mendapatkan hasil untuk meningkatkan perekonomian keluarga yang mendapatkan bantuan.
Dan pada balita yang diberikan gizi pendukung berupa susu dapat meningkat status gizi nya sehingga menurunkan angka stunting di Desa Karangjati.
Tingkatkan Penyediaan Air Minum, DPUBMCK Jateng Luncurkan Aplikasi Jelajah Air
SEMARANG – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah meluncurkan aplikasi berbasis web sebagai penyediaan akses data, statistik, dan peta sumber air baku dan penyediaan air minum di Provinsi Jawa Tengah bernama Jelajah Air yang bisa diakses melalui link https://jelajahair.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/ .
Peluncuran aplikasi ini dilakukan oleh PJ Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M. Saat membuka acara Jateng Fair 2024 pada Senin, 29 Juli 2024 di PRPP, Kota Semarang. Pj Gubernur berharap, aplikasi ini dapat memenuhi penyediaan air baku untuk pengembangan sistem penyediaan air minum serta mengatasasi kekeringan, kemiskinan esktrem dan stunting di Provinsi Jawa Tengah “ketika masyarakat menemukan sumber air, bisa dilaporkan melalui aplikasi ini,” ujarnya.
Pj Gubernur juga menambahkan bahwa ketika masyarakat menemukan sumber air, pemerintah akan membantu dengan menyediakan alat dan melakukan survei untuk memastikan apakah air tersebut dapat dimanfaatkan atau tidak. “Jika bisa, kita nanti misalnya dengan menggunakan pompa air yang kemudian dialirkan dengan pipa ke kampung ataupun halaman masing-masing rumah,” tambahnya.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. AR Hanung T, M.Si. menjelaskan aplikasi Jelajah Air mengoleksi semua data air baku yang ada di Jawa Tengah, baik itu sumber air sungai maupun potensi sumber air yang lain. “Jadi, masyarakat bisa melaporkan, nanti kita akan survei apakah itu berpotensi menjadi sumber air bersih untuk masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, proses survei ini dilakukan secara umum karena masyarakat lebih tahu lokasi-lokasi sumber air bersih didaerahnya, misalnya di pegunungan. “Nanti kita bisa hitung debitnya dan memprogramkan menjadi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),” ujarnya.
Lebih lanjut, Dinas PU Bina Marga dan Ciptka Karya Provinsi Jawa Tengah nantinya juga akan berkerjasama dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah. “Kita akan mengisi aplikasi ini dengan data dari laporan masyarakat di kabupaten maupun kota. Semua data yang ada bisa dikumpulkan menjadi satu sehingga kebutuhan air bersih di Jawa Tengah bisa kita optimalkan,” pungkasnya.
Sosialisasi Pengendalian Mutu Pekerjaan Aspal, guna Dukung Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah
Kab. Semarang– Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah menggelar sosialisasi dengan tema “Pengendalian Mutu Pekerjaan Aspal”. Pada Selasa, 23 Juli 2024 di Kantor Balai Pengujian dan Peralatan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku jasa konstruksi di wilayah Jawa Tengah dalam melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi perkerasan aspal.
Kepala Balai Pengujian dan Peralatan, Rita Agus Setyorini, S.T., M.T., menyampaikan bahwa peserta sosialisasi berasal dari perwakilan berbagai bidang di Balai Pengujian dan Peralatan, Balai Pengelolaan Jalan pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan Dinas PUPR dari Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dr. Ir. AR Hanung T, M.Si., menekankan pentingnya profesionalisme sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misinya. “Pengembangan kompetensi melalui pembelajaran yang berkelanjutan sangat diperlukan agar pelayanan publik, khususnya di bidang infrastruktur, dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, selain aspek biaya dan waktu, persyaratan mutu merupakan target yang wajib dipenuhi. “Perencanaan yang sistematis dan pengendalian mutu sumber daya manusia yang handal sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memenuhi kriteria dan spesifikasi yang ditetapkan,” tambahnya.
Terakhir, ia berharap kegiatan sosialisasi ini dapat menyegarkan kembali pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan campuran, desain campuran, pelaksanaan pekerjaan, serta pengendalian mutu pekerjaan.
Tingkatkan Efektivitas Pelayanan Publik, DPUBMCK Jateng Gelar Sosialisasi Bimbingan Teknis Penyusunan SOP
Semarang– Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan publik, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Provinsi Jawa Tengah, menyelenggarakan sosialisasi Bimbingan Teknis Penyusunan Standart Operasional Prosedur pada Jumat, 19 Juli 2024 di Kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini menekankan pentingnya pengkajian berkala dan pembaruan SOP agar tetap sejalan dengan perkembangan peraturan dan kebutuhan layanan masyarakat.
“Kita ketahui bahwa ada ketentuan yang mengharuskan kita selalu memperbarui atau mereview SOP, apakah SOP itu masih sejalan dan bisa menjawab permasalahan serta mencerminkan pemutakhiran kondisi peraturan dan kebutuhan yang ada atau memang harus diubah,” ujar Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jateng, Ali Huda, S.T.,M.T.
Sekdin menjelaskan, hasil inventarisasi terbaru menunjukkan bahwa dari pemeriksaan BPKP, APB kinerja BPK, serta masukan dari masyarakat sebagai pengguna layanan, terdapat beberapa SOP yang memerlukan peninjauan ulang terkait dengan resiko yang dihadapi. Dalam upaya ini, aparat dinas menerbitkan instruksi untuk melibatkan semua pemilik kegiatan di organisasi dalam proses penyusunan dan pembaruan SOP.
“Kami membuat program kerja terdidik organisasi agar semua pemilik kegiatan terlibat aktif, sehingga SOP yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik hingga ke level unit organisasi,” tambahnya.
Indri Hapsari, S.STP, MPA. Analis kebijakan muda dari Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai narasumber menjelaskan, SOP merupakan pedoman pelaksaan tugas yang disadarkan, “ tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang sudah kamu tulis,” Ujarnya.
Terakhir, Indri juga menegaskan bahwa SOP harus dievaluasi secara berkala, minimal satu tahun sekali, untuk menilai efektivitasnya dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.