Pemprov

BATANG – Jembatan Kali Kuto di ruas Tol Batang-Semarang resmi difungsikan pada Rabu (13/6/2018) sekitar pukul 15.30 WIB. Dengan berfungsinya jembatan yang menjadi ikon atau Land Mark Trans Jawa itu, arus mudik dan balik Lebaran 2018 semakin lancar.

Peresmian dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Tengah Drs Heru Sudjatmoko MSi, Sekda Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, ditandai dengan pemberian penghargaan kepada PT Jasamarga Semarang Batang, selaku badan usaha jalan tol (BUJT) yang telah mengerjakan Jembatan Kali Kuto sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan itu, Menteri PUPR mencoba sendiri dengan mengendarai kendaraan berat dan melintas di atas jembatan sepanjang 100 meter dan lebar 32 meter tersebut. Selain armada yang ditumpangi menteri, tampak rangkaian kendaraan bermotor juga telah melintas di atas jembatan untuk menguji kekuatan jembatan penghubung Kabupaten Batang dan Kendal itu.

“Berfungsinya Jembatan Kali Kuto pada H-2 Lebaran, ini sekaligus sosialisasi pada Senin (18/6/2018) pukul 06.00 kita balik menjadi jalur balik satu arah dari timur ke barat,” ujar Menteri Basuki usai membuka Jembatan Kali Kuto di Gringsing, Rabu (13/6/2018).

Usai diujicoba dengan eskavator seberat 16 ton, Jembatan Kali Kuto resmi dibuka untuk pemudik dari arah Jakarta menuju Semarang dan Solo. Alas baja pada jembatan pelengkung Kali Kuto di jalur Tol Batang-Semarang sudah terpasang seluruhnya pada Rabu (13/6/2018) siang.

Untuk arus balik, lanjut dia, jalur tol fungsional dibuka selama 24 jam dan berlaku satu jalur satu lajur. Dengan demikian, pemudik dari Solo – Semarang bisa langsung melanjutkan perjalanan sampai Brebes dan seterusnya.

Diketahui, Jembatan Kali Kuto sebelumnya merupakan titik kritis dari jalan tol sepanjang 75 kilometer tersebut yang menghubungkan Batang dengan Semarang. Jembatan Kali Kuto menjadi ruas penghubung tol Batang-Semarang ini ditargetkan bisa dilalui atau fungsional untuk mudik lebaran 2018.

Sebelumnya, Menteri PUPR dan rombongan meninjau kondisi arus kendaraan yang melintasi jalur tanjakan Jembatan Kali Kenteng yang berada di ruas tol fungsional Salatiga-Solo.

Basuki menjelaskan, secara teknis kemiringan Jembatan Kali Kenteng hanya 7 derajat, sehingga tidak ada masalah jika dilewati kendaraan. Bahkan hampir semua kendaraan yang melewati jalur yang sebelumnya dikabarkan memiliki kemiringan 57 derajat itu mampu melewatinya dengan lancar.

“Kemiringan jalan itu maksimal 12 derajat, sedangkan di tanjakan Kali Kenteng hanya 7,2 derajat sehingga masih bisa dilalui,” bebernya.

(Marni/Puji/Humas Jateng)

scatter-hitam

PURBALINGGA – Keinginan warga Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang dan Wirasana Kecamatan Purbalingga untuk memiliki jembatan yang menjadi penghubung di kedua wilayah tersebut, menemui titik terang. Plt Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi bersama Kepala Bappeda Jateng Jarwanto Dwiarmoko dan Plt Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Hanung Triyono, Sabtu (5/5) meninjau titik lokasi yang rencananya akan didirikan jembatan.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Yani Sutrisno Udinugroho yang didaulat Bupati Purbalingga Tasdi untuk menyampaikan paparan mengatakan, keberadaan jembatan Kalikajar – Wirasana mempunyai banyak nilai strategis. Utamanya yakni mempermudah akses masyarakat di wilayah Kecamatan Kaligondang, Pengadekan, dan Kejobong untuk menuju RSUD.

Penjelasan itu dibenarkan oleh sejumlah warga Kalikajar, antara lain Martinah dan Mugi. Saat ini paling tidak butuh waktu 30 menit untuk bisa sampai RSUD.

“Kalau ada jembatan ya tinggal nyeberang 5 menit mungkin. Seneng banget kalau ada jembatan,” tutur Martinah diikuti kata sepakat puluhan warga lain.

Di samping memudahkan masyarakat mengakses RSUD, Yani mengatakan, pembangunan jembatan juga untuk mengembangkan wilayah kota, sehingga aktivitas ekonomi meningkat. Bahkan, apabila bandara Jendral Besar Sudirman sudah terbangun dapat digunakan sebagai jalur alternatif dari arah Pemalang ke bandara dan sebaliknya.

Nantinya, panjang jembatan yang dibangun diperkirakan 120 meter dengan lebar 9 meter. Untuk merealisasikannya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga meminta bantuan kepada pemerintah provinsi melalui bantuan keuangan 2019 sebesar Rp 30 miliar.

Plt Gubernur Heru Sudjatmoko pada prinsipnya menyetujui pembangunan jembatan Kalikajar – Wirasana karena memang sangat dibutuhkan. Namun pihaknya mengingatkan, agar posisi jembatan dipastikan tidak bermasalah.

“Nanti posisi jembatan bisa disurvey ulang. Kalau memang sudah tepat di sini, ya di sini. Kalau tidak ya disurvey lagi,” pintanya

Jembatan Kalikajar – Wirasana, lanjut dia, diharapkan bisa dikerjakan 2019, berbarengan dengan jembatan serayu yang menghubungkan wilayah Banjarnegara dan Purbalingga. Untuk itu, Pemkab mesti segera merampungkan DED nya.

“Untuk semua yang hadir, termasuk warga, mohon didoakan supaya bisa terwujud, diridhoi dan diberkahi Allah,” tutupnya.

(Rita/Puji/Humas Jateng)
(more…)

Purbalingga – Harapan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mengembangkan Pangkalan Udara Wirasaba menjadi Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman dalam rangka melayani penerbangan sipil sejak 2004 segera terwujud. Setelah penandatanganan kesepahaman bersama pada 17 November 2017, Presiden RI Ir H Joko Widodo kini meninjau dan meresmikan awal konstruksi pengembangan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman bersama Plt Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi dan Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM, Senin (23/4).

Kepada awak media, Presiden Jokowi menjelaskan, pengembangan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman seluas 115 hektare itu ditargetkan selesai pada akhir 2019. Selanjutnya bandara dapat segera dioperasionalkan sebagai bandara komersil.

“Di Jawa Tengah bagian selatan dan barat ini tidak ada bandara yang memadai untuk masyarakat. Oleh sebab itu, hari ini sudah dimulai pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga seluas 115 hektare. Kita harapkan bandara ini selesai nanti akhir tahun 2019,” jelasnya.

Presiden Jokowi membeberkan, pada tahap pertama PT Angkasa Pura II akan membangun landasan pacu (runway) yang semula berupa rumput sepanjang 850 meter menjadi runway beraspal sepanjang 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Pada tahap kedua, runway akan diperpanjang lagi menjadi sekitar 2.500 meter. Sementara, terminal akan dikembangkan dengan konsep rumah tradisional joglo.

Selain itu, apron dikembangkan menjadi 70 meter x 70 meter. Lahan parkir dibangun seluas 4.092 meter2 yang mampu menampung 70 mobil dan 172 motor. Kantor cabang dan operasional seluas 2.500 m2.

“Kita harapkan nantinya juga dengan terminal seluas 3.000 meter2 akan bisa menampung penumpang kurang lebih 300 ribu penumpang dalam setahun,” bebernya.

Pembangunan runway, terminal dan fasilitas pendukung lainnya dilaksanakan setelah ditandatanganinya serah terima aset dan serah terima operasi.

Presiden Jokowi berharap pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman dapat memberikan manfaat, tidak hanya
bagi Kabupaten Purbalingga, tetapi juga sembilan kabupaten/ kota lainnya. Yaitu Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Banyumas, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Tegal, dan Wonosobo.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan, di Kabupaten Purbalingga, industri bulu mata imitasi semakin mendunia karena sudah diekspor ke beberapa negara. Seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Korea. Dengan hadirnya Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman, Presiden Jokowi berharap investasi di Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya semakin terdongkrak.

“Di sini sekarang sudah ada investasi-investasi yang orientasinya ekspor. Ada industri bulu mata terbesar karena mencakup kurang lebih 60 ribu tenaga kerja. Kalau bandara ini ada, investasi-investasi seperti itu akan bisa lebih membesar, bisa ekspansi. Kita harapkan tidak (industri) hanya bulu mata saja, investasi di bidang lainnya juga bisa berkembang dengan cepat,” harapnya.

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor: Ul, Diskominfo Jateng

scatter-hitam

SRAGEN – Jum’at (9/6/2017) slot pulsaJateng Ganjar Pranowo yang didampingi oleh Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan wakil Bupati Dedy Endriyatno memberikan pengarahan kepada kepala sekolah SMA/SMK, dan kepala OPD kabupaten Sragen di pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen.

Kesempatan tersebut Bupati katakan, pada saat saya mencalonkan sebagai bupati, program utamanya adalah sekolah gratis dari SD sampai SMA/SMK,  berhubung sekarang SMA/SMK sudah menjadi kewenangan slot thailand, mohon ijin untuk melakukan koordinasi kepada sekolah-sekolah tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, tanpa mohon ijin kepada bapak gubernur terlebih dahulu, setelah adanya report dan permasalahan sudah dapat diselesaikan baru kami laporkan”.

“Agar ada garis koordinasi yang baik terhadap pengelolaan  SMA/SMK di kabupaten Sragen terkait slot pulsa dan iuran SPP yang dikeluarkan, karena SMA/SMK tersebut berada di wilayah kabupaten Sragen , maka masih menjadi tanggung jawab pemkab. Sragen, lanjut Bupati.

“Tidak usah memikirkan kewenangan siapa, yang penting jika ada permasalah segera diselesaikan sebaik mungkin dan koordinasi dengan kepala SMA/SMK terkait”, jawab gubernur

Selain hal tersebut gubernur juga mengungkapkan bahwa keberhasilan kabupaten / kota menurut penilaian slot gacor adalah jalan dan pelayanan publik yang baik.

“Di Sragen mempunyai legenda yang baik tentang keberhasilan  pelayanan publik kepada masyarakat yang mempunyai legalitas”, kata Ganjar.

“Pelayan publik yang baik adalah yang mudah, murah dan cepat apabila dilaksanakan maka masyarakat akan merasa scatter-hitam”, tambah gubernur

Gubernur katakan, “sadar atau tidak sadar program jalan tanpa lubang itu muncul konsep layanan baru, dikoordinasikan dengan slot 5000 bahkan sampai kabupaten / kota antar bina marga”

“Pemerintah provinsi mempunyai program jalan tanpa lobang, dengan cara berkoordinasi langsung dengan slot gacor hari ini jalan / pengamat jalan untuk lapor kepada saya setiap hari melalui WA, sekarang memperbaiki dimana, kondisi jalan bagaimana, dan laporan dari masyarakat sudah ditindaklanjuti atau  belum, sehingga kondisi jalan menjadi baik, semoga ini bisa diterapkan di kabupaten / kota di Jawa tengah”  ungkap Ganjar. (Humas)/(pj).