Pemprov

BREBES – Puluhan warga Brebes yang sedang memanen bawang merah di sawah langsung berlarian ke pinggir jalan. Mereka mengerumuni Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang tiba-tiba muncul di lokasi itu.

Ganjar datang untuk mengecek secara langsung pembangunan jalan provinsi ruas Pabatan-Rengaspandawa. Ganjar menggelontor anggaran Rp12 miliar untuk pembangunan jalan tersebut. Saat pengecekan itu, Ganjar melihat dengan detil kualitas pembangunan jalan. Ia juga bertanya pada masyarakat terkait kondisi jalan saat ini.

“Bapak ibu, bagaimana kondisi jalannya sekarang?sudah bagus belum? Kalau sama dulu gimaa?” tanya Ganjar.

Warga dengan kompak menjawab bahwa kondisi jalannya sudah bagus. Jalam tersebut kini jadi mulus dan mempermudah aktivitas masyarakat.

“Jalannya sudah bagus pak, wis mulus (sudah halus). Maturnuwun pak, dalane wis ora gronjalan maning (jalannya sudah tidak berlubang lagi),” kata warga.

Salah satu warga bernama Wahudi,55, mengatakan, dulu kondisi ialan di tempat itu rusak parah. Banyak lubang di jalan dan sering membuat kemacetan dan kecelakaan.

“Dulu rusak parah, sekarang sudah halus. Enak semali ini, jadi lancar perjalanannya. Ya kami makasih banyak buat pak Ganjar atas bantuannya, ini sangat bermanfaat buat kami,” ucapnya.

Sementara itu, Ganjar mengatakan banyak hal yang harus dilakukan di Brebes. Sebab, daerah ini memiliki angka kemiskinan cukup tinggi.

Berbagai cara terus dilakukan, termasuk lanjut dia, pembangunan jalan ini. Pihaknya memberikan bantuan keuangan kepada Kabupaten Brebes. Nilainya Rp 12 miliar tapi kontraknya Rp 11,4 miliar.

“Mudah-mudahan kalau dimanage dengan baik, kualitasnya bagus, warga itu senang. Ya lancar untuk transportasinya, harga bawang dan pertaniannya bagus, maka masyarakat akan sejahtera karena kemiskinan kan juga masih tinggi. Maka tadi RTLH, pencegahan stunting, kita coba keroyok agar dari Brebes ini bisa bangkit,” ucapnya.

Ganjar berpesan agar jalan itu dirawat. Ia juga meminta kepada semua kontraktor yg saat ini membangun proyek di Jateng termasuk jalan, agar tidak melakukan korupsi.

“Pesan saya jamak, dari dulu sampai sekarang, jangan dikurangi, jangan dikorupsi. Intinya itu. Kalau itu baik ya insyaallah hasilnya baik dan kalau gini awet, kalau awet kita senang,” pungkasnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus melakukan percepatan perbaikan infrastruktur. Untuk infrastruktur jalan, Ganjar menargetkan 95 persen jalan provinsi dalam kondisi baik. Bahkan untuk beberapa ruas jalan Ganjar menerapkan sistem penganggaran gotong royong.

Saat meninjau proses perbaikan jalan Mulyorejo-Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Rabu (26/10/2022), Ganjar mengatakan salah satu strategi percepatan yang dia lakukan adalah dengan menggandeng para bupati dan walikota di Jawa Tengah.

“Melihat dan memastikan ini bantuan keuangan kita berjalan baik dan ini hasilnya cukup bagus sehingga kita bisa membantu kabupaten. Bupati juga berikhtiar. Ini bagian dari cara kita kerja gotong royong. Jadi ada yang dari kabupaten, ada dari kita (Pemprov),” kata Ganjar.

Jalan tersebut merupakan penghubung antardesa dan akses menuju Bandara Ngloram. Saat ini proses pengerjaan baru mencapai sekitar 57 persen. Pengerjaan jalan tersebut bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2022 senilai Rp 12 miliar. Panjang jalan yang dilakukan peningkatan dengan betonisasi sejauh 2,750 kilometer.

Menariknya, pembangunan jalan di antara Kabupaten Blora-Kabupaten Bojonegoro, tidak hanya bersumber dari bantuan Pemprov Jateng dan Pemkab Blora tetapi ada juga titik yang disokong oleh Pemkab Bojonegoro. Bagi Ganjar, hal itu tidak masalah karena di antara kepala daerah telah memiliki kesepakatan dan pola pikir yang digunakan sudah lebih luas.

“Bahkan di antara kawasan Blora sama Bojonegoro itu menarik karena Bojonegoro juga membantu jalan di Blora. Ini model kerja sama yang menurut saya bagus karena cara berpikir kepala daerahnya adalah kawasan sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan fasilitas itu,” ungkapnya.

Ganjar menjelaskan, Bandara Ngloram juga menjadi tanggung jawab Bupati Blora. Namun dalam praktiknya disiapkan bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Semua itu dilakukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh kawasan Blora dan sekitarnya termasuk Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

“Siapa yang menerima manfaat di sana? Seluruh kawasan termasuk Bojonegoro. Maka ketika Bojonegoro ini ikut membantu, kerja sama ini akan membikin gerakan ekonomi yang di sini akan bisa untuk bersama,” katanya.

Ganjar menegaskan bahwa setiap proyek yang dikerjakan dengan menggunakan uang rakyat harus memiliki kualitas yang bagus. Maka dari itu pengecekan secara rutin ain terus dilakukan untuk memastikan semua proyek berjalan lancar dan terlaksana dengan baik.

“Kita cek dari kawan-kawan untuk melihat kualitasnya yang insyaallah baik. Saya mendapatkan kesempatan bisa melihat prosesnya. Kepala Dinas PU Bina marga ini kita minta untuk sambil mengawasi. Pesan saya jamak, pokoknya jangan dikorupsi, jaga kualitas,” tegas Ganjar.

Beberapa waktu lalu Ganjar juga sempat menyampaikan hingga Agustus 2022 kemarin, sudah sekitar 90 persen jalan rusak yang telah dibenahi. Jalan raya yang mulus ini menjadi salah satu penunjang pertubuhan ekonomi warga Jawa Tengah.

“Untuk infrastruktur jalan, alhamdulillah dari 2.404 kilometer jalan provinsi saat ini 90 persen lebih kondisinya sangat baik. “Sampai akhir tahun nanti kita targetkan mencapai 95 persen,” kata Ganjar

SEMARANG – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Provinsi Jawa Tengah bersiaga penuh melakukan antisipasi kerusakan jalan provinsi longsor atau tertimbun longsor dan banjir, seiring tingginya intensitas hujan yang turun beberapa waktu terakhir di wilayah setempat. Di antaranya, mengerahkan tim pemantau jalan.

Kepala DPUBMCK Jateng Hanung Triyono mengatakan, pihaknya telah melakukan antisipasi adanya berbagai kemungkinan kerusakan jalan provinsi pada saat musim hujan ini. “Biasa saja, tetap kerja karena kan di lapangan sudah tertata baik kerjanya. Terus, kelompok masyarakatnya juga sudah jalan. Hanya kita tingkatkan kewaspadaan,” kata Hanung melalui sambungan telepon, Selasa (18/10/2022).

Menurutnya, beberapa hal yang disiapkan DPUBMCK Jateng yaitu pihaknya menyiapkan sumber daya manusia. Dalam hal ini, adalah masyarakat Bina Marga yang selalu siaga di setiap wilayah. Mereka selalu siap karena melakukan pantauan rutin di wilayah kerja masing-masing.

Termasuk adanya tim pemantau yang selalu siaga dan melaksanakan patroli jalan, yang bertugas memetakan dan memantau jalan tingkat provinsi yang rawan longsor maupun rawan tertimbun longsoran saat musim hujan atau banjir.

“Tim pemantau selalu siaga. Itu ndak kalau ora ono gawean, mandek, enggak (tidak ada kerjaan, berhenti, tidak). Tim pemantau itu ya yang survei jalan,” terangnya.

Dia menyebut tim pantau berkeliling di jalan-jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Jateng. Selain juga, peralatan yang disiagakan (stand by) terutama alat-alat berat. Kesiapan alat berat itu bertujuan untuk menangani jika sewaktu-waktu dibutuhkan akibat terjadi bencana.

Tidak hanya itu, Selain juga, DPUBMCK Jateng juga telah menyiapkan material seperti bronjong untuk longsor, serta material alam seperti tanah bila nanti dibutuhkan penanganan urug.

“Disiapkan di masing-masing balai. Kita punya titik-titik rawan bencana yang kita waspadai dan juga balai-balai yang punya ruas jalan yang sering terjadi bencana,” ucapnya.

Tercatat, ada beberapa Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) yang tersebar di seluruh wilayah Jateng. Yakni, Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap, Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati, Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi, Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan, Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta, Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang, Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo, Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang, dan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal.

Adapun di musim hujan seperti sekarang, terang Hanung, potensi bencana alam yang bisa merusak jalan provinsi adalah banjir dan tanah longsor. Potensi bencana tersebut saat ini menjadi perhatian sebagai bentuk antisipasi bila sewaktu-waktu terjadi merusak jalan provinsi.

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jawa Tengah juga telah menyiapkan diri seperti menyiagakan alat yang dimiliki. Seperti, enam unit mobile pump (pompa air bergerak) ditambah empat kereta pompa air, plus 27 pompa air portabel. Selain itu, ada 11 unit ekskavator yang siap bergerak, dua unit buldozer, mini ekskavator, dump truck dan lima vibro roller.

Selain itu, adapula logistik yang terkait sumber daya air seperti 102.445 lembar kantong pasir. Sementara untuk logistik seperti geobag, kawat bronjong dan sejenisnya dimiliki oleh lima BBWS yang tersebar mulai dari Cimanuk-Cisanggarung, Pemali-Juana, Bengawan Solo, Serayu-Opak dan Citanduy.

Selain itu, kantor BBWS di lima wilayah juga memiliki berbagai peralatan yang siap digerakkan ke wilayah ketika ada bencana.

Demak – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan siap mengawal aspirasi masyarakat terkait ditutupnya akses jalan di bawah flyover Ganefo, Mranggen, Kabupaten Demak. Persoalan tersebut saat ini sedang dikomunikasikan Ganjar dengan Kementerian Perhubungan dan PT KAI.

“Kita butuh dialog, kalau ada masalah sampaikan saja kepada Gubernur. Ini demo karena tidak komunikasi terus momennya diambil. Mbok ya ngomong sama saya, nanti saya urus,” kata Ganjar saat meresmikan flyover Ganefo Mranggen, Kabupaten Demak, Kamis (13/10/2022).

Sebelum meresmikan flyover Ganefo Mranggen, Ganjar begitu sampai di lokasi langsung bergegas menemui warga yang menggelar unjuk rasa. Warga meminta agar akses jalan desa yang ditutup bisa digunakan lagi setelah flyover Ganefo jadi.

“Prosesnya kan musti sampai menteri ya sudah, terus kalau cuma surat-suratan tidak bisa. Pasti akan ada kajiannya. Maka tadi saya sampaikan kepada warga nanti saya urus. Mana yang sifatnya administrasi, mana teknis. Nanti kita ajak komunikasi sehingga semuanya biar berjalan dengan baik. Nggak ada yang nggak bisa dirembug, pasti ada,” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, setiap pembangunan pasti akan ada beberapa dampak, termasuk yang dikeluhkan oleh warga. Maka dari itu komunikasi intens dengan Kementerian Perhubungan dan PT KAI terus dilakukan guna melakukan mitigasi dan mencari solusi penyelesaian.

“Tadi permintaannya kan agar tetap bisa dipakai gitu kan. Nanti kita cek, yang penting jangan sampai mengganggu transportasinya. Simple saja sebenarnya. Kalau ditutup lewatnya mana, kalau dibuka bagaimana,” katanya.

Ganjar menjelaskan flyover Ganefo Mranggen itu dulu dibangun juga atas dasar permintaan masyarakat agar lalulintas di sekitar perlintasan kereta api itu tidak macet. Flyover sepanjang 780 meter itu dibangun menggunakan anggaran APBD senilai Rp 109 miliar.

“Flyover kan juga permintaan warga. Kalau dulu ini nggak dibangun ya kira-kira lebih sulit lagi transportasinya. Jadi ayo dijaga bersama dan semoga bisa bermanfaat untuk semua,” kata Ganjar.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyampaikan bagaimana respons masyarakat setelah flyover itu dibuka. Ganjar mengetahui respons masyarakat itu dari sejumlah video yang masuk kepadanya.

“Alhamdulillah flyover ini sekarang sudah selesai dan bisa digunakan. Saya lihat banyak video yang masuk ke saya, mereka mengucapkan terima kasih karena transportasi di perlintasan kereta api Ganefo sudah lancar,” ujarnya.

KUDUS – Pohon ayoman jalan sangat penting dan bermanfaat, namun begitu perlu juga penanganan dan pengelolaan, karena disamping penting dan bermanfaat pohon ayoman jalan juga dapat menimbulkan bencana atau kecelakaan apabila kurang dalam pemeliharaan. Apalagi pada musim penghujan seperti sekarang ini perlu adanya intensitas tinggi dalam pengelolaan pohon ayoman jalan. Untuk menjegah terjadinya bencana atau kecelakaan yang disebabkan oleh pohon ayoman jalan maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah melalui UPT Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati kembali melakukan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik diwilayah Kudus dengan membuat “Database Pohon Ayoman untuk Keselamatan Pengguna Jalan Provinsi di Wilayah Kudus”. Langkah tersebut diambil karena masyarakat banyak yang belum mengetahui kemana dan bagaimana harus melaporkan aduan pohon tumbang, rawan tumbang dan atau mengajukan ijin penebangan pohon ayoman pada jalan provinsi di wilayah Kudus, belum adanya database pohon ayoman jalan provinsi diwilayah Kudus, belum adanya nomor aduan pohon ayoman jalan provinsi untuk pelayanan publik di wilayah Kudus dan yang tidak kalah penting adalah untuk menjaga keselamatan pengguna jalan provinsi di wilayah Kudus.

Salah satu masyarakat bernama Pamungkas yang akan mengajukan permohonan ijin penebangan pohon yang berada didepan tempat usahanya. Pamungkas mencari-cari informasi kepada lingkungan sekitar tempat usahanya, mencari-cari  informasi ke beberapa institusi di Kudus, Jepara, Pemerintah Provinsi di Semarang dan akhirnya ke Balai Pengelolaan Jalan wilayah Pati di Kudus. Pamungkas kemudian bertemu dengan Parjo,S.ST.MT. di Kudus sebagai sub koordinator Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati. Parjo menjelaskan untuk pengajuan ijin penebangan pohon, pengaduan pohon yang rawan tumbang pada jalan Provinsi di Wilayah Kudus adalah ke  Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati di Kudus.

Disampaikan oleh Parjo, S.ST.MT. untuk peningkatan layanan publik di wilayah Kudus dibuatlah database pohon ayoman jalan  yang di tampilkan dalam webgis DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat diakses oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh lapisan masyarakat dengan alamat (https://webgis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/datapohon),  masyakat juga dapat dengan mudah mengakses melalui scan barcode dan juga dapat melalui Call Center via WhatsApp 081–325–511–513 yang stikernya terpasang pada ruas jalan Provinsi di Wilayah Kudus sehingga masyarakat dengan mudah dapat melaporkan kejadian pohon tumbang, rawan tumbang atau mengajukan ijin penebangan pohon pada Jalan Provinsi di Wilayah Kudus.

Layanan publik ini mendukung  visi dan misi Bpk Gubernur Jawa Tengah terhadap pencapaian misi ke-2 yaitu Mempercepat Reformasi Birokrasi yang Dinamis serta  memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatkan  kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik di wilayah Kudus tersebut Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati telah melakukan koordinasi dan bersinergitas dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Kudus, Dinas PUPR Kabupaten Kudus, Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Kepolisian, PT. Djarum di  Kudus, PT. PLN ULP Kudus Kota, PT. Telkom Witel Kudus,  Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Serang Lusi Juana di Kudus, PPK 3.2 Provinsi Jawa Tengah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional III Provinsi Jawa Tengah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng DIY Kementrian PUPR, Para Camat di Kudus, Para Kepala Desa di Kudus dan para tokoh masyarakat di Kudus sehingga dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang memerlukan pelayanan publik.

Manfaat dengan adanya sinergitas antar organisasi perangkat daerah, pemerintah pusat, kepolisian, perusahaan dan tokoh masyarakat maka pelayanan publik pohon ayoman jalan di wilayah Kudus yang semula untuk jalan provinsi dapat meluas menjangkau wilayah nasional, provinsi dan kabupaten Kudus.

DEMAK – Proses pembangunan jembatan layang (Fly Over) Ganefo, Mranggen-Demak mencapai 100 persen. Mulai 28-30 September, ruas ini akan diujicoba dan rencananya beroperasional penuh, pada awal Oktober 2022.

Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jateng Hanung Triyono menjelaskan, proses pengerjaan dimulai pada 8 Oktober 2020 dan rampung pada 22 September 2022. Selama uji coba, jembatan hanya boleh dilewati kendaraan kecil dengan tinggi maksimal 2,1 meter.

Sementara, kendaraan besar seperti truk dan bus, masih memakai jalan eksisting di bawah jembatan.

Ia mengatakan, sarana jalan seperti lampu penerangan telah terpasang dan berfungsi. Penyempurnaan dilakukan pada marka jalan, dan pada detil motif pada parapet (pagar pengaman) jalan.

“Kita uji coba layak fungsi dalam tiga hari. Tidak ada kendala, lampu menyala, marka akan dipermanenkan. Oktober nanti bisa dinikmati semua kendaraan,” ujarnya, Rabu (28/9/2022).

Selama uji coba, DPU BMCK Jateng bersama instansi terkait akan melakukan evaluasi. Terutama di sisi keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas. Untuk itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Polres Demak dan Dishub Demak.

Hanung mengatakan, FO Ganefo dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah, dengan sistem multi years di tahun 2020, 2021 dan 2022. Anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 109,03 miliar.

Ia berharap, pembukaan FO Ganefo bisa mengurai kemacetan dan menjadi alternatif jalan di pantai utara Jawa. Mengingat, pada jalan nasional Pantura sedang dilakukan perbaikan di Jembatan Wonokerto.

Hanung berpesan, agar warga pengguna jalan tetap berhati-hati meskipun jalan telah lancar. Mengingat, selepas FO Ganefo terdapat titik-titik kepadatan di Pasar Mranggen dan perkampungan.

Project Manager FO Ganefo Fanny Zuriansyah mengatakan, setelah tanggal 30 September 2022, jalan eksisting di bawah jembatan akan ditutup. Jika lancar, penutupan dilakukan pada pukul 20.00, sehingga semua kendaraan sudah mulai menggunakan jembatan.

Ia merinci, panjang jembatan dari zona 1 ke zona 2 mencapai 600 meter (panjang total 1.300 meter). Total ada sembilan span dengan dua span utama di atas rel kereta api. Adapun, beban maksimum yang bisa ditopang mencapai 100 ton.

Fanny mengatakan proses pengerjaan memakan waktu 715 hari kalender, dengan dua shift.

“Harapannya semoga FO Ganefo setelah difungsikan bisa memperlancar lalu lintas yang menghubungkan Kota Semarang dengan kota pendukung lainnya terutama menuju Demak dan Purwodadi,” pungkas Fanny.